RADAR HUKUM POS

BANYUWANGI, 30 JULI 2026 – Konflik agraria berkepanjangan terkait penguasaan lahan hutan oleh Perum Perhutani di kawasan Banyuwangi Utara memasuki babak baru. Rumpun keluarga besar trah Aning Patih yang dipimpin oleh aktivis HAM dan lingkungan hidup Banyuwangi, Amir Ma’ruf Khan, resmi membuka dokumen silsilah serta manuskrip sejarah lisan "Kitab Sajarah Agung Keluarga Khan Selogiri" kepada publik. Langkah ini diambil guna meluruskan distorsi sejarah sekaligus menuntut pengakuan hak kultural atas tanah adat yang dinilai telah dikuasai secara sepihak sejak era Orde Baru. Dokumen sejarah tersebut mengonfirmasi bahwa kawasan hutan perbukitan Selogiri, Watu Dodol, Ketapang, Kalipuro, hingga Bangsring-Wongsorejo bukanlah "tanah negara kosong," melainkan tanah kedaulatan spiritual dan ruang hidup masyarakat adat. Hak kepemilikan dan pengelolaan wilayah ini ditarik lurus sejak abad ke-15, bermula dari hadiah Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu, kepada menantuny...

Surabaya,Radarhukumpos.com - Kini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menyeret Pejabat Struktural ke dalam pusaran Korupsi Perizinan, menetapkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur berinisial ED sebagai Tersangka baru dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli). Sedangkan dalam hal ini Aspidsus Kejati Jawa Timur Dr. I Gede Punia Atmaja memaparkan, bahwa Tersangka ED tidak hanya berperan sebagai Penggerak Setoran Ilegal dari ratusan Pemohon Izin senilai Miliaran Rupiah, juga menikmati aliran Dana Haram tersebut secara Signifikan. Saat dalam Konferensi Pers, Selasa (28/07/2026). Penetapan tersebut merupakan hasil Pengembangan Penyidikan setelah sebelumnya Kejati Jawa Timur telah Menetapkan Tiga Tersangka, yakni Tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Agustus 2024 hingga 2026, Tersangka OS yang selaku Kepala Bidang Pertambangan, dan Tersangka H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Namun berdasarkan hasil Penyidikan, Tersangka ED ...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Ada apa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejari Tanjung Perak Surabaya, yang tiga kali gagal menghadirkan Terdakwa Hartono Bin Sungkono ke persidangan.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dipimpin Hakim Ketua, yakni Sugeng Harsoyo, Menghentikan Pemeriksaan Perkara Terdakwa Judi Online ( Judol ). Sehingga Perkara ini kini menjadi sorotan Publik sebagai peristiwa yang dikatagorikan jarang terjadi di etalase persidangan. Sehubungan Gagalnya terkait Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Terdakwa Hartono ke persidangan,  bahkan diketahui sudah Tiga kali berturut-turut tidak Hadir, disebabkan status Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rutan tersebut. Menurut data informasi yang diperoleh yang melalui Website Resmi SIPP PN Surabaya, Sebagaimana Perkara Nomor: 876/Pid.B/2026/PN Sby, JPU menjelaskan, bahwa Perkara tidak dapat diajukan Penuntutan, karena Hakim Menghentikan Pemeriksaan Perkara sebelum Surat Dakwaan ...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si  memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, pada Selasa (28/07/2026). Serah Terima Jabatan (Sertijab) ini merupakan bagian dari Dinamika Organisasi Polri dalam rangka tentang Pembinaan Karier, Penyegaran Organisasi, serta penguatan kinerja institusi guna meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan, Apresiasi dan Penghargaan kepada para Pejabat lama atas Dedikasi, Loyalitas, dan Pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur. Kapolda juga mengucapkan selamat kepada para Pejabat yang menerima amanah Jabatan baru. Ia pun berharap seluruh Pejabat yang Dilantik dapat Beradaptasi dengan Lingkungan tugas yang baru, melanjutkan Program - program yang telah berjalan denga...

Sidoarjo,Radarhukumpos.com – Gelombang Pemberantasan Minuman Keras (Miras) ilegal dan juga Prostitusi mulai digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.  Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya Keresahan Warga terhadap Aktivitas yang dinilai sangat Mengganggu Ketenteraman Lingkungan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Religius yang selama ini melekat di Kota Delta. Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Bupati Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, adanya marak Penjualan Miras tanpa izin dan dugaan Aktivitas Prostitusi menjadi pembahasan utama. Selain memicu Gangguan Ketertiban Umum, Kondisi itu juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan Kesehatan maupun dampak Sosial lainnya. Berdasarkan Pendataan sementara, sedikitnya terdapat 16 Titik Penjualan Miras yang diketahui beroperasi tanpa Legalitas resmi. Angka Penjualan itu diperkirakan masih akan bertambah, karena proses Inventarisasi terus dilakukan di berbaga...

Jakarta,Radarhukumpos.com – Polri menegaskan komitmennya untuk Memberantas segala bentuk Tindak Pidana Narkotika tanpa pandang bulu, termasuk apabila terdapat keterlibatan Oknum Anggota Polri.  Hal tersebut ditegaskan, menyusul pengungkapan terduga Pelanggar Personel Polres Tangerang Selatan (Tangsel) beserta sejumlah personel lainnya oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Jhonny Edison Isir dalam hal ini mengatakan, Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari Komitmen Polri dalam Menindak Tegas setiap bentuk Penyalahgunaan Narkotika, termasuk yang melibatkan personel internal. “Sebagai institusi Penegak Hukum yang mengemban amanat untuk Memberantas segala bentuk Tindak Pidana, termasuk Narkotika yang merupakan Kejahatan Luar biasa, maka Polri tidak Mentoleransi segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, baik oleh Masyarakat maupun terduga Pelanggar internal Polri,” kata Jhonny Edison Isir, pada Senin (27/07/2026...

Jakarta,Radarhukumpos.com – Polri menegaskan, bahwa personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan Pemungutan, Penilaian, Pemeriksaan, maupun Penagihan Pajak kepada Masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas dalam Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berada dalam Koridor Tugas Kepolisian, khususnya Pembinaan Masyarakat, Komunikasi, serta Pembangunan Jejaring Informasi di Wilayah. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C mengatakan, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam Koordinasi dengan DJP tidak dapat dimaknai sebagai Pengambilalihan Tugas dan Kewenangan Petugas Pajak. “Kami tegaskan, bahwa Bhabinkamtibmas bukan Petugas Pajak dan tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan Penilaian Kepatuhan Perpajakan, Pemeriksaan, Penagihan, maupun meminta Pembayaran Pajak kepada Masyarakat. Kewenangan di Bidang Perpajakan tetap berada pada Direktorat Jendera...

Labuhanbatu,Radarhukumpos.com – Maraknya Peredaran Narkotika di Wilayah Simpang Siluang, Desa Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kian meresahkan Masyarakat. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Warga sudah sekian kalinya memohon kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertindak, karena hal tersebut telah meresahkan Generasi penerus Bangsa.  Bahkan diduga kuat dikendalikan oleh seorang Terduga Bendol, yakni Bandar Sabu yang beroperasi cukup lama, bahkan sangat meresahkan terutama Anak-anak Muda Penerus Bangsa. Sedangkan informasi berkembang yang dihimpun Warga, bahwa perihal Transaksi Haram tersebut dilakukan setiap hari tanpa jeda. Peredaran pengoperasian Transaksi berada tidak jauh dari lokasi Area Pemukiman, sehingga membuat Warga sangat Kuwatir diwilayahnya merusak akibat ulah para Bandar. Sehingga hal tersebut sudah lama dilakukan, maka kami sangat takut dilingkungan kami ini jadi rusak karena Narkoba. Informasi yang bermain itu berinisial B. Bahkan Sia...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait Sengketa Uang Ganti Rugi Penggusuran Lahan eks Kampung Tengah atau kawasan Taman Pelangi Surabaya kini kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/7/2026).  Agenda persidangan kali ini adalah Pemeriksaan Dua Saksi Fakta yang dihadirkan pihak Tergugat, Saksi Sumiyati. Dalam Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Cakra Nugraha, didampingi Hakim anggota Gede Putra Astawa dan Sarlota Suek, Kuasa Hukum Tergugat Yudha Asmara, S.H, M.H menghadirkan Saksi Sugiono dan Saksi Sutarmi, Dua mantan Warga sekaligus Tetangga Sumiyati. Sugiono menjadi Saksi pertama yang Diperiksa. Bahkan ia mengaku pernah menjadi Saksi dalam Penandatanganan Surat Perjanjian di Bawah Tangan antara para Penggugat, yakni Watini dkk selaku Ahli Waris Moet Bok Manijah alias Moet Manijah, dengan Sumiyati pada Tahun 2024. Saat Diperiksa Yudha Asmara, Saksi Sugiono diminta menjelaskan, proses Penandatanganan Su...

Surabaya,Radarhukumpos.com – Persidangan Sengketa Perkara Perdata mengenai Uang Ganti Rugi penggusuran lahan eks Kampung Tengah atau Kawasan Taman Pelangi Surabaya kembali membuka lembaran cerita yang selama puluhan Tahun hanya hidup di ingatan para Warga. Kali ini, bukan Dokumen yang menjadi sorotan utama, melainkan Kesaksian Dua orang yang mengaku, menyaksikan langsung perjalanan Keluarga Sumiyati menempati Lahan tersebut. Di ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/7/2026), Sugiono menjadi Saksi pertama yang dipanggil. Pria yang mengaku lahir dan besar di Kawasan tersebut, diminta untuk menjelaskan keterlibatannya sebagai Saksi dalam Penandatanganan Surat Perjanjian di Bawah Tangan pada Tahun 2024 yang lalu. Kuasa hukum Tergugat, Yudha Asmara, S.H, M.H yang mengawali Pemeriksaan dengan meminta Sugiono untuk menceritakan tentang suasana saat Penandatanganan berlangsung. "Saudara menjadi Saksi waktu itu. Di mana Penandatanganannya dan apa yang saudara dengar...

Surabaya,Radarhukumpos.com - 22 juli 2026, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bersama Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Jawa Timur menggelar aksi damai di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air (Pusda) Provinsi Jawa Timur, Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut menyuarakan tuntutan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan dapat diaudit. MAKI dan GEMPAR juga mendesak pemeriksaan independen terhadap sejumlah proyek dan pengadaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan kepada publik. Sorotan utama diarahkan pada proyek pembangunan *spillway* Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp15,6 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun MAKI, b...