Polda Jatim Tandatangani MoU dengan BKKBN dan Unidha "Cegah Stunting Wujudkan Generasi Unggul"

Surabaya,Radarhukumpos.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si didampingi Waka Polda Jawa Timur Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan, S.H, S.I.K, M.H, M.Han dan Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur, dalam melaksanakan Penandatanganan Naskah Kerjasama antara BKKBN Jawa  Timur dan Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, di Gedung Patuh Polda Jawa Timur, pada hari Kamis (25/7/2024).

Dalam sambutannya Kapolda Jawa Timur mengatakan, Penandatanganan Kerjasama ini memiliki arti penting, dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk Menurunkan Angka Stunting.

Selain itu, juga sebagai Komitmen bersama dalam mewujudkan Generasi Yang Unggul, Handal dan siap untuk menghadapi Perubahan Zaman dalam rangka menuju Indonesia Emas di Tahun 2045.

“Pada Tahun 2045 Bangsa kita akan memasuki Masa Emas, dimana pada Periode tersebut diharapkan kondisi Kesejahteraan Masyarakat akan mengalami peningkatan yang betul-betul Signifikan, baik dari Aspek Ekonomi, Sosial maupun Budaya,” kata Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si

Bahkan Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si mengungkapkan, seiring dengan Tuntutan Global yang mengemuka dalam belakangan ini dan mengalami perkembangan cukup pesat, dengan ditandai meningkatnya kemajuan Teknologi yang menuntut semua pihak harus menyesuaikan.

“Oleh sebab itu, untuk menyiapkan Generasi Unggul itu tidak mudah, kita mungkin banyak mengambil contoh dari Negara Maju yang paling mendasar dalam Menciptakan Generasi Unggul itu para Pemimpin, para Otoritas yang diberi Kewenangan harus berkorban,” ungkap Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Sehingga menurut Kapolda Jawa Timur berdasarkan data salah satu Penghambat Perkembangan Generasi Muda, antara lain masih tingginya Stunting.

“Dimana data di BKKBN pada Tahun 2023, jumlah Stunting sebanyak 21,5 Persen dan turun 0,1 Persen dari Tahun 2022,” tutur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Kapolda Jawa Timur mengatakan, kini pihaknya juga akan menekankan kepada Kapolres jajaran dengan BKKBN di Kabupaten/Kota untuk Memprogramkan kegiatan yang Betul-betul Implementatif.

“Ini adalah tugas kita bersama dengan melaksanakan program yang Betul-betul menyentuh kepada Wilayah yang Terdampak Stunting yang sudah Dipetakan,” tegas Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Selain itu, lanjut Kapolda Jawa Timur, Langkah dan Upaya Strategis untuk merespon Kebijakan Polri, dalam Penandatanganan ini, khususnya dengan Universitas Wisnuwardhana, dan diharapkan Menjadi Pemicu bagi Satuan-satuan Kerja yang lain.

“Kita sama-sama bertekad untuk Meningkatkan Kapasitas Personilnya di Lembaga atau Institusi yang kita cintai,” tegas Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Kapolda Jawa Timur dalam hal ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Kepercayaan yang diberikan oleh Rektor Unidha termasuk Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur juga berharap dengan Penandatanganan seluruh Kerjasama, ini Kinerja antar Instansi akan semakin baik dan solid guna mewujudkan situasi Kamtibmas di Jawa Timur yang Aman dan Kondusif.

“Apalagi 3 bulan kedepan ini kita akan mempunyai gawe Pilkada Serentak di Jawa Timur Satu Kepala Daerah Provinsi dan 29 Bupati, serta 9 Walikota,” tutup Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Sementara Prof Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan menyatakan siap melaksanakan Kerjasama ini di Bidang Pendidikan.

Sedangkan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati juga turut mengucapkan terima kasih atas Kerjasama ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan Kualitas SDM untuk kedepannya.

Terkait dalam mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan Penanganan Stunting, kata Maria Ernawati, hal ini bukan hanya persoalan satu Lembaga BKKBN saja.

Menurutnya dalam Penanganannya ini perlu Kolaborasi dan Dukungan semua pihak, baik instansi Pemerintah maupun Swasta.

“Di Pemerintah kita, sesuai dengan Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting, kegiatan untuk Pencegahan Stunting perlu melibatkan banyak pihak, Multi Sektor,” ucap Maria Ernawati.

Sehingga sangat diharapkan dengan MoU ini, baik di Lapangan, Polri punya Bhabinkamtibmas dan di BKKBN ada Bidang Penyuluh, maka bisa saling Koordinasi di Lapangan. 

(Red/Staind/Bertus). Polda Jatim Tandatangani MoU dengan BKKBN dan Unidha "Cegah Stunting Wujudkan Generasi Unggul"

Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si didampingi Waka Polda Jawa Timur Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan, S.H, S.I.K, M.H, M.Han dan Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur, dalam melaksanakan Penandatanganan Naskah Kerjasama antara BKKBN Jawa  Timur dan Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, di Gedung Patuh Polda Jawa Timur, pada hari Kamis (25/7/2024).

Dalam sambutannya Kapolda Jawa Timur mengatakan, Penandatanganan Kerjasama ini memiliki arti penting, dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk Menurunkan Angka Stunting.

Selain itu, juga sebagai Komitmen bersama dalam mewujudkan Generasi Yang Unggul, Handal dan siap untuk menghadapi Perubahan Zaman dalam rangka menuju Indonesia Emas di Tahun 2045.

“Pada Tahun 2045 Bangsa kita akan memasuki Masa Emas, dimana pada Periode tersebut diharapkan kondisi Kesejahteraan Masyarakat akan mengalami peningkatan yang betul-betul Signifikan, baik dari Aspek Ekonomi, Sosial maupun Budaya,” kata Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si

Bahkan Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si mengungkapkan, seiring dengan Tuntutan Global yang mengemuka dalam belakangan ini dan mengalami perkembangan cukup pesat, dengan ditandai meningkatnya kemajuan Teknologi yang menuntut semua pihak harus menyesuaikan.

“Oleh sebab itu, untuk menyiapkan Generasi Unggul itu tidak mudah, kita mungkin banyak mengambil contoh dari Negara Maju yang paling mendasar dalam Menciptakan Generasi Unggul itu para Pemimpin, para Otoritas yang diberi Kewenangan harus berkorban,” ungkap Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Sehingga menurut Kapolda Jawa Timur berdasarkan data salah satu Penghambat Perkembangan Generasi Muda, antara lain masih tingginya Stunting.

“Dimana data di BKKBN pada Tahun 2023, jumlah Stunting sebanyak 21,5 Persen dan turun 0,1 Persen dari Tahun 2022,” tutur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Kapolda Jawa Timur mengatakan, kini pihaknya juga akan menekankan kepada Kapolres jajaran dengan BKKBN di Kabupaten/Kota untuk Memprogramkan kegiatan yang Betul-betul Implementatif.

“Ini adalah tugas kita bersama dengan melaksanakan program yang Betul-betul menyentuh kepada Wilayah yang Terdampak Stunting yang sudah Dipetakan,” tegas Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Selain itu, lanjut Kapolda Jawa Timur, Langkah dan Upaya Strategis untuk merespon Kebijakan Polri, dalam Penandatanganan ini, khususnya dengan Universitas Wisnuwardhana, dan diharapkan Menjadi Pemicu bagi Satuan-satuan Kerja yang lain.

“Kita sama-sama bertekad untuk Meningkatkan Kapasitas Personilnya di Lembaga atau Institusi yang kita cintai,” tegas Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Kapolda Jawa Timur dalam hal ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Kepercayaan yang diberikan oleh Rektor Unidha termasuk Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur juga berharap dengan Penandatanganan seluruh Kerjasama, ini Kinerja antar Instansi akan semakin baik dan solid guna mewujudkan situasi Kamtibmas di Jawa Timur yang Aman dan Kondusif.

“Apalagi 3 bulan kedepan ini kita akan mempunyai gawe Pilkada Serentak di Jawa Timur Satu Kepala Daerah Provinsi dan 29 Bupati, serta 9 Walikota,” tutup Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si.

Sementara Prof Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan menyatakan siap melaksanakan Kerjasama ini di Bidang Pendidikan.

Sedangkan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati juga turut mengucapkan terima kasih atas Kerjasama ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan Kualitas SDM untuk kedepannya.

Terkait dalam mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan Penanganan Stunting, kata Maria Ernawati, hal ini bukan hanya persoalan satu Lembaga BKKBN saja.

Menurutnya dalam Penanganannya ini perlu Kolaborasi dan Dukungan semua pihak, baik instansi Pemerintah maupun Swasta.

“Di Pemerintah kita, sesuai dengan Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Stunting, kegiatan untuk Pencegahan Stunting perlu melibatkan banyak pihak, Multi Sektor,” ucap Maria Ernawati.

Sehingga sangat diharapkan dengan MoU ini, baik di Lapangan, Polri punya Bhabinkamtibmas dan di BKKBN ada Bidang Penyuluh, maka bisa saling Koordinasi di Lapangan. 

(Red/Staind/Bertus).